Pidato Prabowo Beri Sinyal Gaji TNI-Polri Naik? Istana Menjawab

Menurut Prasetyo, kenaikan gaji sebenarnya merupakan bentuk apresiasi bagi TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya.
Dia pun mengungkit Prabowo yang langsung menaikkan gaji hakim ketika baru menjabat Presiden.
Namun, Prasetyo menekankan bahwa kenaikan gaji aparat negara juga harus menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah.
Oleh sebab itu, ia menyebutkan, pemerintah tengah menggenjot penerimaan dari berbagai aspek.
"Itulah oleh karena kan semua menyesuaikan dengan fiskal kita. makanya kita harus mendorong ekonomi. Yang disebut dengan mendorong ekonomi adalah berusaha keras ekonomi ini harus kita yang menguasai keuntungan sebanyak-banyaknya harus negara yang mendapatkan manfaatnya, makanya kita bentuk Danantara," kata Prasetyo.
Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, kebijakan ekspor satu pintu yang diambil pemerintah belakangan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan bagi negara.
"Makanya kita mengeluarkan aturan mengenai ekspor satu pintu. Itu adalah upaya untuk mengurangi apa yang selama ini praktik-praktik under invoicing, under reporting tidak melaporkan sesuai dengan volume yang seharusnya, tidak melaporkan sesuai harga yang seharusnya, ada juga istilah transfer pricing menjual ke perusahaannya sendiri di luar negeri," kata dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, tentara dan polisi perlu digaji secara layak agar tidak ada lagi anggota TNI-Polri yang memeras rakyat.
Selain polisi dan tentara, Prabowo menekankan pegawai negeri juga butuh gaji yang layak agar tidak korupsi.
"Guru-guru butuh gaji yang baik, dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik, tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka tidak korupsi," ujar Prabowo dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Sebelumnya: BPJS Kesehatan Pastikan Layanan JKN di Puskesmas Matraman Berjalan Baik
Selanjutnya: Dulu Haram, Kini "PNS" di AS Boleh Instal TikTok Lagi
Artikel Terkait
- Ketua KPK Minta Publik Kawal Kasus Febrie Adriansyah di Kejagung
- Perdagangan Karbon Berpotensi Jadi Klaster Kejahatan Baru Sektor Kehutanan
- Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo, Status Tersangka Sah
- 2 Pria di Serang Begal Tukang Sayur, Korban Dilempari Pohon Pisang
- Bupati Sukoharjo Pakai Hasil Peras Anak Buah buat Renovasi Rumah dan Beli Mobil
- Perancis Takluk dari Spanyol, Kylian Mbappe dan Patrick Vieira Kritik Performa Tim
- Harga Pertamax Naik, Konsumsi Pertalite Melonjak 9,4 Persen
- Kabut Asap Selimuti Banjarbaru Kalsel, 6 Penerbangan Sempat Terdampak
